Aspek Kerawanan Bencana dalam Perencanaan Wilayah Pesisir

Terjadinya tragedi tsunami di Aceh pada tahun 2004 merupakan wake up call bagi Indonesia terhadap aspek kebencanaan. Hal tersebut telah menjadi pembelajaran tersendiri bagi para pemangku kekuasaan. Sebelumnya, tidak ada peraturan/ regulasi yang membahas mengenai aspek kebencanaan di Indonesia. Namun, setelah terjadinya bencana tersebut, mulai disusun peraturan/ regulasi terkait kebencanaan, diantaranya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Beberapa hal penting dari undang-undang tersebut diantaranya dilakukan pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, penjelasan mengenai mitigasi bencana, serta tanggap darurat bencana.

Perubahan tersebut memberikan implikasi tersendiri bagi pembangunan dan perencanaan wilayah, diantaranya dalam pengaturan dan penyelenggaraan dalam penataan ruang. Aspek kebencanaan kemudian menjadi perhatian baik dalam perencanaan tapak, perencanaan infrastruktur utama ataupun perencanaan fasilitas pendukung. Pada lingkup perencanaan wilayah, aspek kebencanaan menjadi bagian dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota/ Kabupaten dengan masuknya peta kerawanan bencana. Namun, hal tesebut menjadi dilema tersendiri karena pada beberapa wilayah yang sudah terbangun dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat, merupakan wilayah dengan kerentanan bahaya yang cukup tinggi.

Tulisan ini memberikan informasi mengenai implementasi perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir di Indonesia dengan memperhatikan aspek kebencanaan. Pada tulisan ini, dijelaskan pula peran dari perencanaan terkait pengendalian ruang beserta beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi perencanaan. Selain itu, diberikan juga ulasan singkat mengenai mitigasi yang sering diterapkan dalam perencanaan kawasan pesisir.

Download resume lengkap tentang “Aspek Kerawanan Bencana ¬†dalam Perencanaan Wilayah Pesisir”¬†aspek kerawanan bencana